SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG
DOSEN : ALI MURTADHO, M.S.I
OLEH:
SITI NUR HIDAYAH
NPM : 1411030265
JURUSAN : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEMESTER : 3 (TIGA)
KELAS : E
 |
INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS
TARBIYAH DAN KEGURUAN
TAHUN 2014/2015
BAB I
PENDAHULUAN
SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG
Bagi negara
Jepang pendidikan merupakan alat yang berperan sangat penting guna meningkatkan
Sumber Daya Manusia. Dimana kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan karena
mampu menentukan kualitas Sumber Daya Manusia pada suatu negara itu sendiri.
Pendidikan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan watak setiap individu
di tengah peradaban bangsa. Jepang dianggap unggul dalam memajukan pendidikan
yang ada di negaranya diamana Jepang terpilih sebagai negara dengan kualitas
dan sistem pendidikan terbaik se-Asia dan tercatat sejak tahun 1970 negara
Matahari Terbit ini mampu mengemban setiap tujuan-tujuan pendidikan yang telah
dicanangkannya hanya dalam kurun waktu 25 tahun.
Negara Jepang
mampu menjadi negara yang unggul di berbagai bidang seperti : politik, ekonomi,
sosial, budaya, teknologi, dll. Karena memiliki Sumber Daya Manusia yang
berkualitas dan hal tersebut dapat terwujud apabila adanya kesadaran antara
pemerintah dan warga masyarakat untuk memprioritaskan pendidikan guna
mempersiapkan diri dalam tantangan lapangan pekerjaan, masa depan, serta
kamajuan zaman yang kian menuntut keahlian setiap individunya. Budaya disiplin
dan kerja keras orang Jepang turut berperan serta dalam pencapaian kesuksesan
negara tersebut. Nilai-nilai positif dari negara Jepang patut kita terapkan
dalam menyongsong kesuksesan dan kemajuan pada negara yang sedang berkembang
seperti negara kita.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Sistem Politik
Politik pada awalnya berasal dari kata Yunani Politea.
Plato (347 SM) memahami politik sebagai hal ikhwal mengenai negara. Pemikiran
ini dikembangkan oleh murid-muridnya Aristoteles (322 SM) yang memahami politik
sebagai seni mengatur dan mengurus negara.[1]
Jepang menjalankan sistem pemerintahan yang
demokratis. Semua warga Negara yang sudah dewasa berhak memberikan suara dan
mencalonkan dari pemilihan nasional dan pemilihan daerah. Sistem pemerintahan
didasarkan pada konstitusi (undang-undang dasar) jepang yang kadang kala
disebut konstitusi perdamaian. Dimana konstitusi perdamaian menentukan peranan
besar, hak dan kewajiban rakyat, tanggung jawab berbagai instansi pemerintah
serta berbagi aturan mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan.[2]
B.
Struktur (jenjang) dan Jenis Pendidikan
1.
YOUCHIEN
(Taman Kanak-kanak)/ Play Group (Kelompok Bermain). Termasuk dalam pendidikan
prasekolah.
2.
SHOOGAKKO (Sekolah Dasar),
3.
CHUUGAKKO (Sekolah Menengah Pertama).
4.
KOOTOOGAKKO (Sekolah Menengah Atas).
5.
DAIGAKU (Universitas).
C.
Tujuan Pendidikan
- Mengembangkan kepribadian secara penuh dengan
- Berupaya keras membangun manusia yang sehat pikiran dan badan,
- Yang mencintai kebenaran dan keadilan,
- Menghormati perseorangan,
- Menghargai kerja,
- Mempunyai rasa tanggungjawab yang dalam,
- Memiliki semangat independen sebagai pembangun negara dan masyarakat yang damai.
D.
Pendanaan Pendidikan
Sistem
administrasi keuangan Jepang menyediakan dana secara bersama-sama bagi
institusi-institusi pendidikan pemerintah, yaitu oleh pemerintah pusat,
distrik, maupun kota praja. Dana-dana ini berasal dari berbagai jenis pajak,
dan dari sumber-sumber lain. Dalam tahun 1980, 16.7 triliun yen dibelanjakan
untuk keperluan pendidikan. Dari dana pemerintah tercatat US$ 64.800 juta yang
berarti 19,7% persendari keseluruhan belanja pemerintah Jepang. Dari 14.9
triliun yen (pemerintah dan swasta) yang dibelanjakan untuk pemerintah dari
taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, 54,5% dialokasikan untuk wajib
belajar, 17.9% untuk pendidikan menengah, dan 21.1% untuk pendidikan tinggi.
Pada tahun 1992 dan 1994 pemerintah Jepang mengeluarkan dana sebesar 3.6% dari
GNP-nya untuk pendidikan, dan apabila dihitung dari total pengeluaran
pemerintah, jumlah itu ialah 10.4% di tahun 1992 dan 9.9% di tahun 1994.[3]
E.
Kurikulum
Pendidikan di Jepang
Kehadiran kurikulum dalam sistem pendidikan
dianggap penting, karena telah dirasakan oleh pengelola pendidikan akan fungsi
dan perannyayang strategis. Oemar Hamalik dalam Wina Sanjaya (2008) menyebutkan
tiga peranan dalam sistem pendidikan yaitu peranan dalam melakukan konservatif,
kreatif, dan kritis (evaluatif). Peran konservatif adalah peran memelihara
nilai-nilai baik untuk terus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Peran
kreatif adalah peran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai
dengan tuntutan jaman. Peran kritis yaitu peran dalam “pengawalan” pengembangan
masyarakat dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, olitik, dan dimensi kehidupan
lainnya.[4]
Kurikulum di sekolah didasarkan pada program
studi seperti yang ditentukan oleh kementrian pendidikan. Ketentuan itu
menetapkan kerangka dasar kurikulum untuk setiap level termasuk di dalamnya:
objektif, isi struktusional, dan waktu yang disediakan. Dewan Pendidikan
Distrik dan Kotapraja menyiapkan pedoman atau panduan pengembangan kurikulum di
sekolah dan daerah mereka, dan masing-masing sekolah diminta menjabarkannya ke
dalam program-program yang lebih rinci tetapi tetap mengikuti pedoman yang
telah diberikan untuk program studi tertentu.[5]
Kurikulum di sekolah-sekolah Jepang pada semua
tingkatan mencerminkan tujuan kembar antara modernisasi dan persatuan. Tingkat
dasar menitikberatkan pada pendidikan moral, music, dan sejarah Jepang serta
memberikan pengantar untuk ilmu-ilmu praktis.[6]Perencanaan
kurikulum melibatkan kementrian pendidikan, board of education, dan
masing-masing sekolah. Namun tanggung jawab perencanaan kurikulum dibebankan
kepala sekolah dan pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui kerjasama semua staf
pengajar.
Menurut Course of Study sekarang,
kurikulum dirancang berdasarkan pada empat prinsip berikut:
a.
Setiap sekolah harus merencanakan kurikulum
yang sesuai.
b.
Perencanaan kurikulum di masing-masing sekolah
harus mengikuti peraturan dan course of study.
c.
Kondisi actual di masyarakat dan sekolah harus
dipertimbangkan.
d.
Tahap perkembangan dan karakteristik pikiran
dan bahan murid harus di pertimbangkan.[7]
Ada empat hal
yang menjadi dasar semangat bagi proses belajar di jepang, yaitu:
a.
Semangat
b.
Sosialisasi
c.
Kreatif
d.
Cerdas[8]
F.
Sistem Ujian di
Jepang
Ujian akhir pun tidak ada, karena SD dan SMP masih
termasuk kelompok "compulsoy education” (dalam bahasa
Jepang disebut ‘gimukyouiku’) atau istilah dalam bahasa Indonesia adalah
"program wajib belajar“,
sehingga siswa
yang telah menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat langsung mendaftar ke
SMP.
SMP
dan SMA, terdapat 2 kali ujian, yaitu Ujian Tengah Semester (chuukan tesuto)
dan Ujian Akhir Semester (kimatshu tesuto). Tidak
ada ujian nasional untuk menentukan kelulusan. Penilaian kelulusan siswa SMP
dan SMA tidak berdasarkan hasil final test, tapi akumulasi dari nilai ulangan
harian, ekstra kurikuler, mid test dan final test.[9]
G.
Isu-Isu Pendidikan Negara Jepang[10]
Terdapat beberapa masalah dan
tantangan dalam pendidikan di Jepang, satu diantaranya adalah populasi sekolah
yang terus meningkat jumlahnya terutama diperkotaan ditambah pula dengan
gelombang anak muda yang cenderung berpindah ke kota. Ini berarti bahwa jumlah
sekolah diperkotaan meningkat, terutama sekolah-sekolah menengah tingkat atas
harus ditambah, sementara sekolah-sekolah di luar kota kehilangan populsinya.
Peningkatan populsi sekolah, ditambah lagi dengan peningkatan teknologi di
daerah-daerah perluasan industri nsional, yang cenderung semakin canggih,
menyebabkan makin perlunya meningkatkan populasi perguruan tinggi. Deskan ini
didukung dengan kekayaan masyarakat dan antusiasme orang-orang pendidikan. Pada
tahun 1980-an, rasio populasi pendidikan tinggi adalah sekitar 39%, dan
diantisipasi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Hal ini sangat
didorong oleh kebutuhan pasar kerja atas tenaga yang berkualifikasi lebih
tinggi sebagai dampak kemajuan teknologi.
Kemajuan iptek serta pergeseran
distribusi tenaga di sector pasar kerja selanjutnya menuntut pendidikan tinggi
mengubah tekanan atau prioritas program-program studi yang ada, dan juga harus
dihayati pula di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Bukannya pengajaran
yang didasarkan pada ilmu pengetahuan (knowledge-based instruction) yang
diutamakan, tetapi tekanan harus pada kreativitas dan pengembangan karakter
setiap anak. Muncul di kalangan masyarakat Jepang keyakinan bahwa sistem
pendidikan saat ini mengandung dua kelemahan yang sangat berbahaya.
Maka jelaslah bahwa memperbaiki mutu
atau kualitas sistem pendidikan sekolah, memperbanyak dan meningkatkan mutu
pendidikan tinggi, serta mendiversifikasi kesempatan pendidikan di dalam atau
diluar sistem sekolah formal merupakan tugas pokok yang harus diselesaikan oleh
masyarakat Jepang.
BAB III
KESIMPULAN
Berbagai
keunggulan pendidikan di negara Jepang seperti pada jurusan : kedokteran,
teknologi, sastra, dan seni serta masih banyak lagi merupakan keberhasilan
sistem pendidikan Jepang yang secara gemilang telah mampu menjawab berbagai
permasalahan mengenai Sumber Daya Manusia yang di butuhkan diberbagai bidang
lapangan pekerjaan.
Sistem administrasi keuangan Jepang menyediakan dana secara
bersama-sama bagi institusi-institusi pendidikan pemerintah, yaitu oleh
pemerintah pusat, distrik, maupun kota praja. Dana-dana ini berasal dari
berbagai jenis pajak, dan dari sumber-sumber lain. Pendanaan
pendidikan di Jepang sejumlah 10.4% di tahun
1992 dan 9.9% di tahun 1994.
Kurikulum di
sekolah-sekolah Jepang pada semua tingkatan mencerminkan tujuan kembar antara
modernisasi dan persatuan. Tingkat dasar menitikberatkan pada pendidikan moral,
music, dan sejarah Jepang serta memberikan pengantar untuk ilmu-ilmu praktis. Kurikulum
sekolah di Jepang mengikuti tiga aspek, yaitu subjects ( kamoku),
pendidikan moral (dotokukyoiku), dan ekstrakurikuler.
Terdapat beberapa masalah dan
tantangan dalam pendidikan di Jepang, satu diantaranya adalah populasi sekolah
yang terus meningkat jumlahnya terutama diperkotaan ditambah pula dengan
gelombang anak muda yang cenderung berpindah ke kota. Jumlah sekolah
diperkotaan meningkat, terutama sekolah-sekolah menengah tingkat atas harus
ditambah, sementara sekolah-sekolah di luar kota kehilangan populsinya.
Tahun ajaran di Jepang dimulai bulan April dan berakhir pada bulan
Maret tahun berikutnya. Pada umumnya sekolah di Jepang terdiri dari 3 (tiga)
semester dalam satu tahun, dimana semester 1 mulai pada bulan April-Juli,
semester 2 mulai pada bulan September-Desember dan semester 3 pada bulan Januari - Maret.
KOMENTAR PENULIS
Pendidikan
anak usia dini memang tidak termasuk dalam pendidikan yang diwajibkan, namun
pemerintah menyediakan sekolah TK atau yg disebut dengan Youchien. Sekolah
Dasar usia 7-12 tahun, Sekolah Menengah Pertama usia 13 – 15 tahun, Sekolah
Menengah Atas usia 15-18 tahun, Perguruan Tinggi usia 18-22 tahun.
Penempatan kurikulum di Jepang sangatlah ideal karena dapat
menyesuaikan tiap daerah di setiap distrik, karena sistemnya yang
desentralisasi. Sistem pendidikan di Jepang yang bersifat
desentralisasi, yang terletak di setiap provinsi ini terlihat efek yang begitu
jelas, terutama pada saat pelaksanaan ujian semester yang serempak di setiap
daerahnya, yang menjadikan kemungkinan besar lulus 100% di tingkat SD dan SMP.
Di Jepang juga
SD dan SMP terdapat di setiap distrik, di setiap sekolah maksimal ada 40 siswa,
ini menjadikan setiap sekolah di Jepang dapat diperhatikan secara merata.. Di
Jepang tidak ada sistem ujian, hanya ada ujian semester. Siswa yang telah lulus
SD (6 tahun) dapat langsung melanjutkan ke SMP (3 tahun), karena masih termasuk
wajib belajar (9 tahun), hamper 97% dikelola oleh pemerintah (negeri).
Tingkat SMA (3
tahun) kebanyakan menempuh pendidikan di luar kota, hal ini menjadikan jumlah
sekolah di perkotaan meningkat dan harus ditambah, sementara sekolah-sekolah di
setiap distrik semakin berkurang dan di tingkat ini sudah banyak lembaga
pendidikan swasta.
Jenjang pendidikan di Jepang sama seperti di Indonesia. Kelulusan
di Jepang tidak berdasarkan pada nilai
Ujian Nasional, kelulusan di tentukan dengan nilai keseharian. Namun untuk
masuk ke Universitas di Jepang sangatlah sulit, ini yang di anggap sebagai (jigoku= neraka) ujian neraka.
Lulus dari sebuah perguruan tinggi di Jepang dapat dibilang mudah, karena tanpa
susah payah SKS yang diperlukan untuk lulus dapat diperoleh.
DAFTAR PUSTAKA
Assegaf, Abd. Ranchman. 2003.
Internasional Pendidikan, Sketsa Perbandingan
Pendidikan di Negara Islam dan Barat. Yogyakarta: Gema Media.
https://www.academia.edu/7373047/Makalah_Perbandingan_Pendidikan_di_Indonesia_Jepang_dan_Finlandia.
Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan
Pendidikan Yang Unggul. Yogyakarta: Pustaka
Belajar
Syah, Nur, Agustiar. 2001. Perbandingan
Sistem Pendidikan 15Negara. Bandung: Lubuk Agung.
Thut, I. N. dan Adams, Don. 2005. Pola-Pola
Pendidikan Dalam Masyarakat
Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yani, Ahmad. 2014. Mindset
Kurikulum 2013. Bandung: Alfabeta.
[1]
Dr. Riant nugroho, Kebijakan Pendidikan Yang Unggul, 2008. Cet.1,
Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 37-38.
[2]
Abd. Ranchman Assegaf, Internasional Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan
di Negara Islam dan Barat, Yogyakarta: Gema Media, 2003, hlm.172
[3]
H. Agustiar Syah Nur, M.A, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara,
Bandung: Lubuk Agung, 2001, hlm. 146.
[4]
Dr. Ahmad Yani, M.Si., Mindset Kurikulum 2013, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.
25-26.
[5]
H. Agustiar Syah Nur, M.A, Ibid, hlm. 146.
[6]
I.N.
Thut dan Don Adams, Pola-Pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. I, hlm. 480
[7]
http://www.depdiknas.go.id/jurnal27/sistem-pendidikan-di-Jepang.htm
[8]
http://nita3life.blog.friendstar.com/200/10/kurikulum-pendidikan-jepang.
[9]https://www.academia.edu/7373047/Makalah_Perbandingan_Pendidikan_di_Indonesia_Jepang_dan_Finlandia.
[10]
H. Agustiar Syah Nur, M.A, Op.Cit, hlm. 148.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar